Polisi Menggeledah Ruko Milik Importir PT LLN, diduga Menjadi Lokasi Pemalsuan Perlengkapan MBG
MediaPertiwi,id-Jakarta-Aparat Polres Metro Jakarta Utara menggerebek sebuah ruko di kawasan Ancol, Pademangan, yang diduga menjadi lokasi pemalsuan perlengkapan makan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ruko tersebut diketahui milik PT Laba-laba Nusantara, sebuah perusahaan importir yang beralamat di Jalan Parangtritis Raya nomor 6C.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara Ipda Maryati Jonggi, menyampaikan pihaknya tengah melakukan analisis dan evaluasi atas penggeledahan ruko di wilayah otoritasnya.Dalam penggeledahan itu, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa perlengkapan makan berbahan baja tahan karat yang berasal dari Tiongkok.
Aparat Polres Metro Jakarta Utara menggerebek sebuah ruko di kawasan Ancol, Pademangan, yang diduga menjadi lokasi pemalsuan perlengkapan makan program MBG. (Sumber: Dok Polres Metro Jakarta Utara)“Masih kami dalami. Saat ini kami sedang melakukan analisis dan evaluasi atas temuan di lokasi,” ujar Humas Polres Jakarta Utara, Ipda Maryati Jonggi, saat dikonfirmasi, Sabtu, 1 November 2025.
Barang-barang yang ditemukan di gudang tersebut, diduga kuat dilabeli secara ilegal dengan tanda “Made in Indonesia”, label Standar Nasional Indonesia (SNI), serta logo Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa izin resmi.
Kasus ini bermula dari laporan investigasi media yang menyoroti keaslian food tray atau wadah makan yang digunakan dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Kemudian hasil investigasi menunjukkan dugaan bahwa nampan MBG bukan hasil produksi dalam negeri, melainkan berasal dari pabrik di China yang memasang label palsu 'Made in Indonesia' dan logo SNI.
Tak hanya itu, beredar pula kekhawatiran publik terkait dugaan penggunaan bahan yang tidak halal dalam proses produksinya.
Selain menyesatkan masyarakat, praktik pemalsuan label dan impor ilegal ini juga dinilai merugikan negara karena para pelaku diduga menghindari kewajiban pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemalsuan label SNI dapat dikenai hukuman pidana maksimal tujuh tahun penjara atau denda hingga Rp50 miliar.
Polisi kini masih menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut serta kemungkinan adanya jaringan distribusi yang lebih luas.olres Metro Jakarta Utara melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah rumah toko (ruko) di Jalan Parangtritis Raya, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
Ruko itu diduga jadi lokasi pemalsuan barang impor berupa label dan logo pada perlengkapan makan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dimana, barang impor yang diberi label “Made in Indonesia” dan parahnya lagi label SNI palsu, serta logo Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa izin."Masih kita dalami info tersebut mendasari adanya aduan," kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno saat dihubungi, Sabtu, 1 November 2025.
Bisa diartikan belum ada pihak yang diamankan dari penggeledahan atau sidak ini.
Di sisi lain, Onkoseno juga belum mengonfirmasi soal sumber barang-barang impor tersebut yang diduga berasal dari China.
“Masih dicek speknya, masih kami dalami (buatan dari mana),” kata Onkoseno.
Diduga kuat, pemalsuan ini telah melanggar Pasal 62 UU 20 / 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, bisa jadi pemalsuan dilakukan karena pengusaha itu ingin terhindar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
Post a Comment