Rakyat Menonton Korupsi di Indonesia Yang Ugal-ugalan Sambil Menahan Lapar dan Amarah Yang Nyaris Tumpah
Oleh:Jacob Ereste
Mediapertiwi,id-Korupsi pengadaan Laptop untuk sarana pendidikan di Indonesia, dari harga standar Rp 1,7 juta hingga Rp 2,6 juta yang kemudian diklaim berharga Rp 10 juta dengan nilai anggaran Rp 11 triliun dari pemerintah, artinya jumlah nilai yang dikorup bisa mencapai Rp 8 juta per laptop. Konon buah korupsi dari laptop itu dibagi rata seperti membelah buah semangka dengan sang mandor yang cuma memberi perintah dan aba-aba semata.
Dari Rp 11 triliun itu jika dibagi Rp 10 juta, maka akan diperoleh jumlah laptop sebanyak Rp 11 triliun dibagi Rp 10 juta akan mendapat laptop sebanyak 1.100.OOO buah. Lalu dana yang menguap karena di tilep itu tak kurang dari Rp 1.100.000 kali Rp 8.000.000 hingga berjumlah Rp 8.800.000.000 (Delapan koma delapan triliun rupiah) sungguh dahsyat dan bejat perilaku korupsi di negeri kita yang sudah melampaui batas. Apalagi tindak pidana korupsi di Indonesia -- khususnya pada 10 tahun terakhir ini -- jelas tampak dan jelas dikendalikan oleh operator yang kepiawaiannya jauh melebihi kehebatan sindikat atau kepala mafia yang paling kuat dan terstruktur dan sistemik serta massif menjarah semua sektor dan bidang -- lembaga -- di semua instansi.
Karena itu koruptor yang dikendalikan oleh operator pejabat pemerintah, mulai dari anggaran proyek hingga tradisi impor dan pertambangan serta minyak bumi, gas sampai peredaran narkoba dan judi online perlu dikenakan sanksi berat yang maksimal hukuman mati sekaligus disita semua kekayaannya untuk dikembalikan kepada rakyat. Sebab semua sumber dana yang menjadi bancaan korupsi itu berasal dari rakyat dan yang hendak didistribusikan untuk rakyat.
Wacana untuk menetapkan pelaku korupsi harus dihukum mati dan menyita semua aset yang dimilikinya -- utama bagi pejabat publik -- harus segera dilakukan dan tidak bisa dipercayakan lagi kepada lembaga legislatif untuk memastikan pemberlakuannya, karena mereka sendiri toh tidak sedikit yang terlibat, seperti pembantaian dana CSR dari Bank Indonesia yang kini terkesan tenggelam itu, karena tampaknya hendak dipetieskan.
Kasus pengoplosan BBM dan sejumlah kasus lain yang jelas-jelas telah menyebut sejumlah pejabat di dalam persidangan pun, terkesan masih dilindungi, karena tampaknya akan menyeret sejumlah petinggi lainnya yang masih kuat ikut mencengkeram negeri ini.
Sementara pelaku korupsi dan tindak kejahatan ekonomi lainnya di daerah, tampak akan dijadikan semacam pengalihan isi belaka, agar kebusukan yang ada di tingkat pusat yang menebari di semua lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif tampak masih dijadikan bagian dari transaksi kadus bisnis yang semakin membuat rakyat menjadi gerah.
Lalu sungguhkah semua kasus yang tampak dijadikan permainan tarik-ulur antara aparat penegak hukum agar kesabaran dan kesadaran rakyat mentok pada titik nol hingga dipaksa untuk meluapkan ekspresi kemarahannya dalam berbagai bentuk yang sangat tidak terduga wujud dan resikonya bagi negeri ini ?
Agaknya, pilihan sikap yang lebih baik dan bijak tidak perlu membiarkan rakyat sendiri harus sampai melakukan tindakan, sebab tindakan rakyat yang marah itu akan menimbulkan ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintah yang sulit untuk disembuhkan. Sebab akibat dari amarah rakyat yang sulit dikendalikan itu, juga dapat menimbulkan luka mendalam yang menebar liar menjadi malapetaka yang sangat besar daya rusaknya, hingga kemudian lebih sulit untuk dipulihkan.
Karena itu, semacam penghiburan yang mampu membuat hati rakyat tenteram dalam dera ekonomi yang semakin berat dan parah sekarang ini, penindakan terhadap pelaku korupsi, arogansi pejabat publik dan penyalahgunaan kekuasaan serta semena-mena menjalankan wewenangnya perlu segera ditindak untuk meyakinkan bahwa pemerintah sungguh hendak melindungi dan mengutamakan kepentingan rakyat. Sebab hanya dengan begitu sikap empati dan kepedulian rakyat menaruh kepedulian serta tenggang rasa pada usaha serta upaya pemerintah untuk membersihkan tegak dan mulianya negeri ini dapat sambutan dari rakyat, kendati masih harus menahan kelaparan yang belum mampu diselesaikan.
Desa Kohot, 4 Juni 2025.
Post a Comment