Soroti Oknum Perangkat Desa Batu Roto Diduga Rangkap Jabatan Ketua Poktan, Ketum Ormas OMBB Desak Dinas Terkait Segera Bertindak Tegas
Mediapertiwi,id-BengkUt-Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Organisasi Masyarakat (Ormas) OMBB, M. Diamin, angkat bicara dan melayangkan kecaman keras terkait mencuatnya dugaan praktik rangkap jabatan (double job) yang dilakukan oleh oknum perangkat Desa Batu Roto, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, berinisial R.
Oknum perangkat desa tersebut diduga kuat merangkap jabatan sebagai Ketua Kelompok Tani (Poktan) di desa setempat, meski pihak Kecamatan Air Padang sebelumnya dikabarkan telah berulang kali memberikan imbauan terkait persoalan tersebut.
M. Diamin menegaskan bahwa praktik rangkap jabatan oleh aparatur pemerintahan desa merupakan bentuk pembangkangan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku dan mencederai rasa keadilan masyarakat desa.
"Aturannya sudah sangat jelas dan terang benderang. Perangkat desa dilarang keras merangkap jabatan, apalagi sampai menikmati fasilitas atau anggaran negara dari dua pos yang berbeda. Jangan serakah! Jika memang ingin mengurus kelompok tani, silakan mundur dari perangkat desa, atau sebaliknya. Jangan semua jabatan diborong sendiri," tegas M. Diamin dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, M. Diamin memaparkan bahwa larangan perangkat desa merangkap jabatan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 51) beserta aturan turunannya dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri yang.
mewajibkan perangkat desa bekerja penuh waktu melayani masyarakat. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 67 Tahun 2016 secara eksplisit melarang aparatur desa/pamong desa menjadi pengurus kelompok tani (Poktan) maupun gabungan kelompok tani (Gapoktan).
"Jika perangkat desa merangkap ketua Poktan, ini sangat rawan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, terutama dalam penyaluran bantuan pertanian dari pemerintah. Kami dari MPN Ormas OMBB mendesak instansi terkait—baik Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkulu Utara—untuk tidak tutup mata dan segera turun melakukan pemeriksaan," ujarnya
Ia juga meminta agar Kepala Desa Batu Roto dan Camat Air Padang mengambil langkah konkret berupa sanksi administratif hingga pemberhentian dari salah satu jabatan sesuai rekomendasi instansi berwenang, apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti secara sah.
Hingga rilis ini diterbitkan, oknum perangkat desa berinisial R belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan rangkap jabatan sebagai Ketua Poktan di Desa Batu Roto. Sesuai kode etik jurnalistik, ruang hak jawab dan klarifikasi senantiasa terbuka lebar bagi pihak-pihak terkait demi penyajian informasi yang berimbang dan akurat.(DM).
Posting Komentar