Polda Metro Jaya Ungkap 7 Kasus TPPO, Selamatkan 30 Korban dan Tetapkan 19 Tersangka
Mediapertiwi,id-Jakarta-Polda Metro Jaya bersama jajaran Polres mengungkap tujuh perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 19 tersangka dan berhasil mengidentifikasi serta menyelamatkan 30 korban.
Pengungkapan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas Kapolri dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, perempuan, dan anak.
Dalam pemaparan hasil pengungkapan kasus, Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya menjelaskan, tujuh perkara tersebut terdiri atas dua kasus yang ditangani langsung Direktorat PPA-PPO Polda Metro Jaya dan lima kasus yang diungkap Polres jajaran.
Dari tujuh perkara itu, dua perkara telah dinyatakan lengkap (P-21), satu perkara memasuki tahap I, sedangkan empat perkara lainnya masih dalam proses pemberkasan.
Sebanyak 30 korban yang teridentifikasi terdiri atas 23 laki-laki, tiga perempuan dewasa, dan empat anak perempuan.
-Tujuh Modus Perdagangan Orang
Polisi mengungkap sejumlah modus yang digunakan para pelaku, mulai dari perekrutan warga negara Indonesia untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia, pengiriman pekerja migran ke Malaysia dan Slovakia dengan janji pekerjaan serta gaji tinggi, eksploitasi seksual anak, eksploitasi anak buah kapal (ABK), hingga perkawinan pesanan anak.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah perekrutan warga negara Indonesia untuk bekerja sebagai tentara di Rusia. Para korban dijanjikan kontrak kerja dengan nilai mencapai sekitar Rp400 juta, gaji bulanan Rp40 juta hingga Rp50 juta, tunjangan keluarga, serta berbagai fasilitas lainnya.
Namun, sejumlah janji tersebut diduga tidak terpenuhi. Bahkan, terdapat korban yang sulit dihubungi keluarganya dan muncul informasi mengenai dugaan korban meninggal dunia.
Polisi masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk memastikan kondisi para korban.
Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik mengungkap jaringan perekrutan lintas wilayah yang melibatkan warga negara asing dan warga negara Indonesia. Penanganan kasus juga melibatkan sejumlah wilayah, termasuk Jakarta, Medan, Pemalang, Banyumas, dan Bali.
Polres Metro Jakarta Barat sebelumnya mengungkap jaringan perekrutan tersebut dengan 15 korban dan lima tersangka. Dalam perkembangan berikutnya, jumlah tersangka yang ditetapkan dalam penanganan perkara jaringan tersebut disebut mencapai enam orang.
-Eksploitasi Anak hingga ABK
Kasus lainnya diungkap Polres Metro Jakarta Utara terkait dugaan eksploitasi seksual terhadap anak. Korban yang masih di bawah umur diduga direkrut dan dipekerjakan sebagai pemandu lagu dengan kewajiban memberikan layanan kepada konsumen.
Pelaku diduga memperoleh keuntungan dari penyewaan kamar, penjualan minuman, serta pembayaran jasa. Dalam perkara ini, polisi menyelamatkan tiga anak korban.
Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur mengungkap dugaan penempatan pekerja migran Indonesia ke Slovakia yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Korban dijanjikan gaji besar, tetapi diduga diminta membayar sejumlah uang untuk proses keberangkatan dan tidak memperoleh hak sebagaimana dijanjikan.
Di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok, penyidik mengungkap dugaan eksploitasi ABK melalui jeratan utang. Para korban direkrut melalui media sosial dan jaringan sponsor, kemudian ditampung sebelum diberangkatkan bekerja di kapal.
Dalam prosesnya, korban diduga mengalami pembatasan gerak, pemotongan hak, serta kekerasan ketika bekerja. Polisi menyelamatkan empat ABK dan menetapkan sembilan tersangka dalam perkara tersebut.
Adapun Polres Metro Depok mengungkap dugaan perdagangan orang dengan modus perkawinan pesanan. Pelaku diduga memanipulasi data tahun kelahiran seorang anak perempuan berusia 16 tahun agar tercatat sebagai orang dewasa untuk dikirim sebagai pengantin pesanan dengan iming-iming mahar Rp7 juta.
-Penyidikan Dikembangkan dengan TPPU
Dalam penanganan perkara, penyidik menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Penyidik juga membuka peluang pengembangan perkara menggunakan ketentuan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menelusuri aliran dana dan keuntungan yang diduga diperoleh para pelaku, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Langkah tersebut diperlukan agar penanganan tidak hanya berhenti pada pelaku perekrutan dan pengiriman, tetapi juga menyasar pihak-pihak yang diduga menikmati hasil kejahatan.
-Korban Mendapat Pendampingan dan Perlindungan
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPT PPA DKI Jakarta, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan komitmen untuk memperkuat pendampingan dan pemulihan korban.
UPT PPA DKI Jakarta menyatakan telah memberikan layanan pengaduan, pendampingan hukum, dukungan psikologis, penjangkauan, serta penyediaan rumah aman bagi korban sesuai kebutuhan.
Sementara itu, LPSK menyatakan kesiapan memberikan perlindungan dan memfasilitasi pemenuhan hak korban, termasuk rehabilitasi psikologis, psikososial, dukungan pendidikan, serta restitusi sesuai ketentuan hukum.
Perwakilan kementerian yang menangani pelindungan pekerja migran juga mengungkapkan bahwa PT Ceker Saribuana sebelumnya telah dikenai sanksi administratif berupa penghentian sebagian kegiatan usaha penempatan selama tiga bulan sejak 21 Oktober 2026.
Sanksi tersebut diberikan setelah ditemukan dugaan pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan pekerja migran. Pihak kementerian menyatakan akan mendukung proses penyidikan dan mendalami kemungkinan pelanggaran administratif lainnya.
-Masyarakat Diminta Waspada Tawaran Kerja Ilegal
Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji fantastis, fasilitas berlebihan, dan proses keberangkatan cepat tanpa kejelasan perusahaan.
Calon pekerja migran diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian kontrak kerja sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri.
Masyarakat yang mengetahui dugaan perekrutan atau penempatan pekerja secara ilegal dapat menyampaikan informasi melalui layanan Kepolisian 110 atau hotline pengaduan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, yakni 0812-1411-0110.
Pengungkapan tujuh perkara ini menjadi pengingat bahwa perdagangan orang dapat berlangsung melalui berbagai modus, termasuk tawaran pekerjaan, perekrutan melalui media sosial, hingga perkawinan pesanan.
Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan dan pemulihan korban, agar masyarakat tidak hanya diselamatkan dari jaringan eksploitasi, tetapi juga memperoleh kembali hak, rasa aman, dan kesempatan menjalani kehidupan secara layak.(Supriadi).
Posting Komentar