PERKUAT ORGANISASI DAN KINERJA P4GN, BNN LANTIK EMPAT PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Mediapertiwi,id-Jarta-_Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan BNN, bertempat di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Senin (16/11). Kegiatan dipimpin oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNN RI, Irjen Pol Asep Saepudin, S.I.K., mewakili Kepala BNN RI.
Sebanyak empat pejabat dilantik dan dipercaya menduduki jabatan baru, yaitu:
1. Brigjen Pol Asep Taufik, S.I.K., sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Utama BNN.
2. Kombes Pol Nuryanto, S.I.K., M.Si., sebagai Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Sekretariat Utama BNN.
3. Kombes Pol Fahmi Cipta Dewantara, S.I.K., sebagai Direktur Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan BNN.
4. Kombes Pol Abdul Hafidz, S.I.K., M.Si., sebagai Direktur Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN.
Dalam amanat Kepala BNN RI yang disampaikan Sestama BNN RI, ditegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremonial atau pergantian jabatan, melainkan bentuk kepercayaan dan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, dedikasi, serta profesionalisme. Pelantikan ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan kejahatan narkotika yang semakin kompleks.
Para pejabat yang dilantik diharapkan mampu menjadi penggerak kebijakan War on Drugs for Humanity melalui kepemimpinan yang kuat dan kontribusi nyata. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi diarahkan memperkuat tata kelola kepegawaian, sedangkan Kepala Biro Umum diminta mengoptimalkan pelayanan internal, administrasi, logistik, dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Sementara itu, Direktur Intelijen diharapkan memperkuat deteksi dini, pemetaan jaringan sindikat narkotika, serta pemanfaatan teknologi informasi. Adapun Direktur Penindakan dan Pengejaran diminta mengoptimalkan penindakan terhadap bandar dan sindikat narkotika, termasuk melalui penelusuran aset dengan instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Melalui pelantikan ini, BNN berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mewujudkan kinerja nyata dalam memperkuat pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), demi melindungi generasi bangsa dan mewujudkan Indonesia Bersinar.BNN SOSIALISASIKAN LOMBA DESA BERSINAR 2026, PERKUAT KOLABORASI PENCEGAHAN NARKOBA DI TINGKAT DESA
Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mulai menyosialisasikan penyelenggaraan Lomba Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Tahun 2026 secara daring kepada jajaran wilayah, termasuk BNN Provinsi (BNNP) dan BNN Kabupaten/Kota (BNNK). Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika hingga ke tingkat desa.
Mengusung tagline “Perang Melawan Narkoba demi Kemanusiaan: Transformasi P4GN menjadi ANANDA Indonesia Bersinar”, program ini diselenggarakan guna memperkuat implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) berbasis kearifan lokal sekaligus mendorong desa menjadi garda terdepan dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika. Upaya tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.
Dalam sambutan Sekretaris Utama BNN RI yang dibacakan oleh Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI, Tatiek Sufahriani, disampaikan bahwa desa memiliki posisi strategis dalam upaya P4GN karena menjadi fondasi kehidupan masyarakat dengan berbagai potensi lokal, mulai dari keluarga, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, hingga komunitas pemuda. Keberhasilan Desa Bersinar tidak hanya diukur dari jumlah desa yang terbentuk, tetapi juga dari komitmen pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat, serta keberlanjutan program pencegahan narkotika di lingkungan setempat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Pengembangan Sosial Budaya, Lingkungan Desa dan Perdesaan, Andrey Ikhsan Lubis, yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan Lomba Desa Bersinar Tahun 2026. Dalam pemaparannya, Ia menekankan bahwa lomba ini bukan sekadar mencari pemenang, melainkan mendorong desa untuk memperkuat komitmen, mengembangkan inovasi, serta membangun praktik baik P4GN yang berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh desa lainnya.
Dalam pelaksanaannya, setiap provinsi yang memiliki BNNP akan mengusulkan satu desa sebagai peserta lomba. Usulan disampaikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi dengan mempertimbangkan rekomendasi BNNP. Desa yang diusulkan harus memiliki komitmen pemerintah desa dalam mendukung P4GN, relawan atau penggiat antinarkoba yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, dukungan perencanaan dan penganggaran P4GN dalam dokumen RKP Desa dan/atau APB Desa, serta rekam jejak kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Melalui sosialisasi ini, BNN berharap seluruh jajaran wilayah dapat memahami mekanisme lomba dan berperan aktif dalam mendorong pemerintah daerah serta desa untuk berpartisipasi. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNN, Polri, dan masyarakat diharapkan mampu mengembangkan Desa Bersinar sebagai gerakan bersama yang berkelanjutan dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, tangguh, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Bersih Narkoba.(Sup).
Posting Komentar