OMBB Apresiasi Bidpropam Usut Pupuk Subsidi,Diduga Libatkan Oknum Polres Bengkulu
Mediapertiwi,id-Bengkulu-Ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) OMBB Majelis Pimpinan Nasional, M. Diamin, memberikan apresiasi tinggi atas langkah cepat dan tanggap dari personel Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Bengkulu.
Respons cepat tersebut menyusul viralnya temuan tumpukan puluhan karung pupuk bersubsidi jenis Urea di sebuah rumah kosong di Kelurahan Kandang Mas, Kota Bengkulu, yang diduga melibatkan oknum anggota Polres Kota Bengkulu berinisial T.
Lokasi penyimpanan yang bukan merupakan gudang maupun kios resmi tersebut memicu sorotan tajam dari masyarakat. Berdasarkan keterangan warga sekitar dan diperkuat informasi dari Lurah Kandang Mas, Karimulla, S.E., bangunan tersebut berkaitan dengan oknum berinisial T. Saat dikonfirmasi, oknum tersebut mengakui keterkaitan lokasi namun berdalih bahwa rumah itu milik keluarganya, tanpa merinci asal-usul maupun izin penyimpanan pupuk tersebut.
-Desak Penindakan Tegas Sesuai Hukum yang Berlaku
Meski mengapresiasi kehadiran cepat Bidpropam Polda Bengkulu di lapangan, M. Diamin menegaskan bahwa proses hukum dan etik harus berjalan secara transparan dan tanpa pandang bulu. Ia mendesak Bidpropam Polda Bengkulu menindak tegas oknum kepolisian yang diduga terlibat dalam pengepulan hingga pemasaran pupuk bersubsidi secara ilegal.
"Kami sangat mengapresiasi respons cepat anggota Bidpropam Polda Bengkulu yang langsung turun merespons keresahan masyarakat. Namun, kami juga menegaskan agar Bidpropam menindak tegas oknum polisi berinisial T tersebut jika terbukti melanggar undang-undang dengan mengepul dan memasarkan pupuk subsidi tanpa izin resmi dari pemerintah," tegas M. Diamin dalam keterangannya.
-Aturan Ketat dan Ancaman Pidana Penimbunan Pupuk Subsidi
Secara regulasi, pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah yang tata niaganya diatur secara ketat, antara lain melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian serta Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022.
Berdasarkan aturan tersebut, pihak di luar produsen, distributor, dan Pengecer Resmi atau Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang ditunjuk dilarang keras menyimpan, mengepul, menyalurkan, apalagi memperjualbelikan pupuk bersubsidi tanpa izin resmi. Penyaluran wajib memenuhi prinsip 7T (Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Penerima) kepada petani yang terdaftar dalam sistem e-RDKK.
Apabila terbukti melakukan penyimpangan distribusi, pengepulan, atau memperjualbelikan barang dalam pengawasan pemerintah tanpa izin, pelaku dapat dijerat dengan beberapa ketentuan hukum pidana, di antaranya:
Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, serta ketentuan terkait dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan.
-Pengawasan Lanjutan dan Hak Jawab
Ormas OMBB Majelis Pimpinan Nasional menyatakan akan terus mengawal penanganan kasus ini bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) serta instansi terkait di Kota Bengkulu. Masyarakat berharap penelusuran dilakukan hingga ke akar, termasuk mengungkap asal kios penebusan pupuk dan pihak pemodal di baliknya.
Sesuai dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi oknum berinisial T, pihak keluarga pemilik bangunan, maupun pihak Polres Kota Bengkulu dan Bidpropam Polda Bengkulu untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, maupun keterangan resmi guna melengkapi pemberitaan secara berimbang dan akurat.(DM).
Posting Komentar