CAI DESAK KPK TUNTASKAN KASUS POKIR DPRD JATIM: JANGAN BIARKAN PERKARA BESAR INI TENGGELAM OLEH ISU LAIN!
Mediapertiwi,id-Surabaya-Direktur Eksekutif Central Axis of Indonesia (CAI), Umar Faruq, kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak mengendurkan penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022.
CAI meminta KPK memastikan seluruh tersangka yang belum menjalani penahanan mendapatkan kepastian proses hukum. Penanganan perkara ini harus terus berjalan secara konsisten, profesional, dan transparan, tanpa terpengaruh oleh dinamika politik maupun munculnya berbagai isu nasional lainnya.
"Jangan sampai kasus dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur yang memiliki dimensi besar dan menyangkut kepentingan uang rakyat justru tenggelam, tertutup, atau terkubur oleh derasnya pemberitaan kasus-kasus besar dan isu-isu lain. Perhatian publik boleh bergeser, tetapi penegakan hukum tidak boleh kehilangan arah," tegas Umar Faruq.
DASAR HUKUM DAN PASAL YANG RELEVAN
Dalam perkara dugaan suap dana hibah Pokir Jatim, para tersangka dari klaster pemberi suap diberitakan dijerat dengan ketentuan:
1. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
2. Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
3. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai konstruksi penyertaan tindak pidana yang digunakan dalam perkara tersebut.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan pemberian atau janji kepada pegawai negeri maupun penyelenggara negara untuk memengaruhi tindakan yang berhubungan dengan jabatannya.
Selain itu, apabila dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, KPK dapat menilai penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor sepanjang seluruh unsur hukumnya terpenuhi.
Demikian pula apabila ditemukan bukti adanya penyamaran atau penyembunyian hasil tindak pidana korupsi, ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dipertimbangkan sesuai unsur-unsur yang terbukti.
Penerapan pasal tambahan tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyidikan, bukan tuduhan bahwa seluruh unsur tindak pidana tersebut telah terbukti.
DUA BELAS INISIAL TERSANGKA YANG PERLU MENDAPATKAN KEJELASAN STATUS PENAHANAN
Berdasarkan daftar 20 tersangka yang masih tercatat setelah penghentian penyidikan terhadap Kusnadi, serta pemberitaan penahanan yang dapat diverifikasi hingga perkembangan perkara pada Juli 2026, terdapat 12 inisial yang perlu mendapatkan penjelasan terbuka mengenai status penahanannya:
Klaster penerima:
- AS
- AI
- BGS
Klaster pemberi:
- MHD
- FA
- JJ
- AH
- AA
- AM
- AR
- MS
- AJ
Daftar tersebut merupakan identifikasi berdasarkan perkembangan pemberitaan yang tersedia, bukan konfirmasi real-time bahwa seluruh nama tersebut masih berada di luar tahanan pada 8 November 2026. KPK perlu memberikan pembaruan resmi mengenai status masing-masing tersangka.
CAI menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk alasan apabila penahanan belum dilakukan, sepanjang disampaikan dengan tetap menghormati ketentuan hukum dan hak para tersangka.
JANGAN SAMPAI KASUS INI HILANG DITELAN PERGANTIAN ISU
Umar Faruq menilai bahwa besarnya perhatian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi harus dijawab dengan konsistensi kerja aparat penegak hukum.
Jangan sampai suatu perkara menjadi ramai ketika pertama kali diumumkan, kemudian perlahan kehilangan perhatian setelah muncul kasus-kasus lain yang menyita ruang pemberitaan.
"Publik tidak boleh hanya disuguhi pengumuman penetapan tersangka, konferensi pers, dan pemberitaan sesaat. Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum, perkembangan penyidikan, pembuktian di pengadilan, serta pertanggungjawaban terhadap setiap perbuatan yang terbukti melanggar hukum."
CAI juga meminta KPK menelusuri seluruh aliran dana, mengungkap pihak-pihak yang diduga menikmati hasil kejahatan, serta mengembangkan perkara apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.
PENEGAKAN HUKUM TIDAK BOLEH KALAH OLEH KEBISINGAN ISU
Central Axis of Indonesia menegaskan akan terus mengawal perkembangan perkara dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur sebagai bagian dari kontrol sosial dan pengawasan publik.
Bagi CAI, pemberantasan korupsi bukan sekadar persoalan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan bagaimana negara memastikan uang rakyat tidak disalahgunakan dan setiap orang yang terbukti bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya.
"Jangan biarkan kasus besar ini terkubur oleh pergantian isu. Jangan biarkan perhatian publik menjadi alasan melemahnya pengawasan. Hukum harus tetap berjalan, siapa pun yang terlibat harus diproses berdasarkan bukti, dan uang rakyat harus diselamatkan."
CENTRAL AXIS OF INDONESIA (CAI)
Direktur Eksekutif,UMAR FARUQ
Posting Komentar