Anggaran Rp4 Miliar Kominfo Seluma Diduga OMMB Desak KPK Usut Tuntas
Mediapertiwi,id-Seluma-Alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Tahun Anggaran 2026, memicu polemik.
Sorotan mengarah pada dugaan ketidakwajaran distribusi proyek, di mana sekitar 80,1 persen dari total anggaran pengadaan dikuasai hanya dua perusahaan penyedia.
Berdasarkan dokumen rekapitulasi realisasi pengadaan Diskominfosantik Seluma TA 2026, total nilai pengadaan di dinas tersebut tercatat sebesar Rp5,06 miliar. Namun, akumulasi nilai paket yang mengalir ke dua perusahaan tertentu menembus Rp4.056.426.000.
Kondisi tersebut memantik reaksi keras dari Organisasi Masyarakat Bengkulu Bersatu (OMBB) Majelis Pimpinan Nasional (MPN). Ketua Umum OMBB, M. Diamin, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK RI, untuk melakukan audit investigatif menyeluruh.
"Konsentrasi anggaran yang mencapai lebih dari 80 persen pada dua perusahaan ini wajib dibuka ke publik. Kami meminta seluruh jajaran APH, baik Kejaksaan, Kepolisian, bahkan KPK RI, untuk turun langsung mengaudit aliran dana tersebut. Harus dipastikan apakah proses ini sesuai aturan atau ada indikasi kongkalikong yang menabrak prinsip transparansi dan akuntabilitas," tegas M. Diamin, Sabtu (31/10).
-Tabrak Prinsip Persaingan Usaha Sehat
Menurut Diamin, pemusatan nilai proyek dalam skala besar kepada segelintir rekanan memicu tanda tanya mengenai integritas mekanisme pengadaan di Diskominfosantik Seluma.
Ia mengingatkan bahwa penggunaan uang negara dalam pengadaan barang dan jasa wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Pengadaan barang dan jasa itu rohnya adalah kompetisi yang sehat, adil, dan memberikan kesempatan setara bagi semua pelaku usaha yang kompeten. Jika anggarannya mengumpul di dua pintu, maka asas keadilan publik patut dipertanyakan," lanjutnya.
-Desakan Audit Komprehensif
OMBB menegaskan pemeriksaan menyeluruh dari hulu ke hilir terhadap tahapan proses pengadaan di Diskominfosantik Seluma mendesak dilakukan guna menguji kepatuhan terhadap regulasi dan menutup ruang potensi kerugian negara.
Masyarakat Seluma kini menunggu langkah konkret dari penegak hukum untuk membuka tata kelola anggaran Diskominfosantik Seluma TA 2026 demi tegaknya supremasi hukum dan tata pemerintahan yang bersih.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Diskominfosantik Kabupaten Seluma belum memberikan klarifikasi resmi. Redaksi masih membuka ruang hak jawab.(DM).
Posting Komentar