Jurnalis Soroti Dugaan Pungutan Parkir dan Karcis Tidak Resmi di Kawasan Wisata Talaga Surian
Mediapertiwi,id-Kuningan-Dugaan praktik pungutan parkir menuju kawasan wisata Talaga Surian dan sekitarnya kembali menjadi sorotan hangat. Sejumlah pengunjung, termasuk kalangan jurnalis yang hendak berkunjung ke kafe di kawasan tersebut, mengaku masih dimintai pembayaran tiket parkir oleh oknum tertentu yang keabsahannya dipertanyakan.
Yang menjadi perhatian utama, karcis atau tiket yang diberikan kepada pengunjung diduga kuat tidak memiliki identitas resmi maupun keterangan legalitas yang jelas. Pada tiket tersebut sama sekali tidak tercantum korporasi, badan usaha pengelola yang bertanggung jawab, bahkan disebut-sebut bukan merupakan karcis resmi yang diterbitkan oleh instansi terkait seperti Dinas Perhubungan.
Hal ini memicu pertanyaan besar di kalangan publik dan awak media: Apakah tiket parkir yang beredar tersebut dikeluarkan dan tercatat secara resmi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), ataukah murni pungutan liar yang masuk ke kantong pribadi?
"Kami sangat menyayangkan masih adanya pungutan dengan menggunakan karcis yang tidak jelas asal-usul dan legalitasnya. Padahal persoalan ini sebelumnya sudah menjadi perhatian publik," ungkap salah seorang jurnalis yang sering melintasi kawasan tersebut.
Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidakpastian terkait transparansi pengelolaan parkir serta tujuan penggunaan dana yang dipungut dari masyarakat. Selain itu, praktik abu-abu tersebut dikhawatirkan dapat merugikan pengunjung dan mencoreng citra objek wisata yang sedang berkembang di wilayah Talaga Surian.
Masyarakat dan sejumlah pihak mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait—termasuk Bapenda untuk meninjau aspek retribusinya—agar segera melakukan penertiban terhadap penggunaan karcis parkir yang diduga tidak resmi. Pemeriksaan terhadap pihak pengelola maupun oknum yang melakukan pungutan juga dinilai perlu dilakukan guna memastikan seluruh aktivitas parkir berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Warga berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah agar tidak terjadi lagi pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga kenyamanan dan kepercayaan pengunjung terhadap objek wisata di kawasan Talaga Surian dan sekitarnya dapat tetap terjaga.(**).
Posting Komentar