Hadiri Forum OPD, Anggota DPRD Junaidi Muhammad Dorong Penguatan Anggaran Pelayanan Dasar, Stunting, hingga Penyelesaian Utang RS
Mediapertiwi,id-Wajo-Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Junaidi Muhammad, menghadiri Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Wajo, Rabu (11/3/2026).Dalam forum strategis yang membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut, politisi PAN itu menekankan pentingnya penyelarasan anggaran untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta visi-misi Bupati sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional.
Politisi senior itu menyoroti beberapa sektor krusial yang menyangkut urusan wajib pelayanan dasar, mulai dari penanggulangan bencana, sosial, hingga kesehatan.
Dalam arahannya, mantan Ketua Bappemperda meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memberikan perhatian serius pada layanan informasi dan perlindungan bencana. Ia mendorong agar penyediaan peralatan perlindungan serta program kesiapsiagaan dipastikan masuk dalam struktur anggaran.
"Penguatan kawasan dan pencegahan adalah urusan wajib. Jangan sampai peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan tidak teranggarkan, karena ini menyangkut keselamatan warga," tegasnya.
Terkait Stunting dan Penghapusan Kemiskinan, Junaidi berharap ada sinkronisasi kegiatan antara program nasional, provinsi, dan daerah untuk mendanai program prioritas. Salah satu fokus utama adalah percepatan penurunan angka stunting.
"Angka ini masih memerlukan pemenuhan target yang lebih maksimal. Selain itu, program penghapusan kemiskinan ekstrem harus didukung dengan belanja daerah yang tepat sasaran," tambahnya.
Sektor sosial lainnya yang menjadi catatan Junaidi adalah Peningkatan kualitas petugas perlindungan jaminan sosial, Perhatian khusus bagi penyandang disabilitas dan anak terlantar, dan Mendesak penyediaan rumah singgah bagi korban kekerasan atau warga yang membutuhkan perlindungan sementara.
Di sektor kesehatan, Junaidi merinci standar pelayanan minimal yang harus terpenuhi, meliputi pelayanan bagi ODGJ, penderita virus menular (seperti HIV/AIDS), terduga tuberkulosis (TBC), penderita diabetes, hingga layanan kesehatan bagi ibu hamil, usia produktif, dan usia pendidikan dasar.
Menutup penyampaiannya, Junaidi memberikan catatan khusus terkait kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). "Tugas penting yang harus segera diselesaikan adalah persoalan utang rumah sakit sebesar Rp26 Miliar. Kami mendorong adanya skema penyelesaian yang jelas, baik melalui jangka pendek, menengah, maupun panjang, agar tidak mengganggu kualitas pelayanan kesehatan masyarakat," pungkas Junaidi.(Hdw).
Posting Komentar