LMAPJ Soroti Gerai Koperasi Merah Putih di Wajo, Tanpa Papan Proyek dan PBG
Mediapertiwi,id-Wajo-SulSel-Pembangunan Gerai atau Gedung Koperasi Merah Putih di Kabupaten Wajo, menuai sorotan publik karena tidak dilengkapi papan informasi proyek. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait nilai anggaran, sumber pendanaan, dan pihak pelaksana kegiatan.
Pemasangan papan nama proyek wajib dilakukan sesuai regulasi terkait transparansi anggaran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Kami sangat prihatin dengan pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih yang tidak transparan. Papan informasi proyek bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari akuntabilitas publik," kata Aktivis Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (LMAPJ) Sulsel, Hermanto Broncong, Senin (23/02/26).
Pengamat kebijakan publik menambahkan bahwa transparansi adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik. "Keterbukaan anggaran bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Jika informasi dasar seperti nilai proyek dan sumber dana tidak mudah diakses, maka ruang spekulasi akan terbuka," jelasnya.
Masyarakat berharap adanya penjelasan resmi dari pihak pelaksana mengenai total nilai anggaran, sumber pendanaan, nama pelaksana kegiatan, dan target penyelesaian proyek.
Sementara itu, Hermanto Broncong, juga menduga pembangunan Gedung Kantor Koperasi Merah Putih tersebut belum mempunyai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) aturan perizinan pengganti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang diatur dalam UU Cipta Kerja untuk memastikan pembangunan gedung memenuhi standar teknis, keselamatan, dan tata ruang. PBG wajib dimiliki sebelum mendirikan, mengubah, atau merawat gedung, diurus melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari pihak pelaksana proyek terkait masalah ini. Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi pihak pelaksana proyek untuk memberikan penjelasan terkait masalah ini. (Tim).
Post a Comment