Korupsi Mulai Dari Nengobral Konsesi Hingga Saat Menuai Produksi Tak Pernah Ajan Berbagi Kerena Mereka Hanya Ingin Memperkaya Diri Sendiri

MEDIA PERTIWI January 01, 2026 0

Oleh:Jacob Ereste 

MediaPertiwi,id-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menelaah ulang semua aturan dan implementasi terkait ijin Babdara PT.  IMIP (Industrial Morowali Industrial Park) yang melayani penerbangan internasional tanpa otoritas pemerintah yang lengkap  seperti imigrasi, bea cukai dan karantina. Artinya, selama itu manusia dan barang bisa keluar dan masuk secara bebas mulai dari harta karun dari Indonesia yang dikeruk sesuka hati mereka, hingga tenaga kerja asing yang telah nenimbulkan banyak masalah, bukan hanya mengambil pekerjaan yang patut dikakukan warga masyarajat setempat.

Menurut informasi yang diperoleh Atlantika Institut Nusantara, setidaknya ada disamping adanya potensi ancaman keamanan dan kedaulatan negara, pemerintah diharap dapat segera mengambil langkah tegas untuk memastikan Bandara IMIP tidak terus menimbulkan keresahan dan kekhawatiran warga masyarakat atas keselamatan serta kedalaulatan bangsa dan negara seperti yang harus dijamin dalam UUD 1945. Jumlah tenaga kerja asing (TKA) di PTM IMIP diperkirakan berkisar antara 2.500 hingga 3.000 orang dengan jumlah mayoritas berasal dari China. Jumlah ini kurang dari 10 persen dari total karyawan IMIP yang mencapai 21.662 orang.

Pada tahun 2015-2016, jumlah TKA China di IMIP telah mencapai 5.000 orang. Namun setelah dikurangi secara bertahap karena alih teknologi dan kemampuan tenaga lokal. Adapun produk PT. IMIP meliputi baja dan nikel dengan produksi Nikel Pig Iron 4.475 metrik ton per tahun. Stainless Steel 15,6 juta metrik ton per tahun. Carbon Steel 7 juta metrik ton pertahun. Selain itu, PT. IMIP juga menghasilkan bahan baku baterai yang disebut Mixed Hydroxide Precipitate 93.000 metrik ton pertahun. Juga Lathium Hilydroxide 60.000 metrik ton pertahun. Lalu Electrolytic Nickel 50.000 metrik ton per tahun. Dan Lithium Carbonate 20.000 metrik ton pertahun.

Sedangkan untuk produk lain seperti Ekectrolytic Aluminium 250.000 metrik ton per tahun. Graphite 230.000 metrik ton pertahun. Ekectolytic Manganese  95.000 metrik ton per tahun. Jadi bisa segera dibayangkan berapa jumlah kekayaan bangsa Indonesia yang sudah diangkut ke luar dari Indonesia tanpa kejelasan berapa yang diperoleh oleh bangsa Indonesia dari penghasilan PT. IMIP itu selama beroperasi di lahan milik bangsa Indonesia yang patut dan pantas untuk menikmati semua kekayaan tersebut. Karena kesepakatan bangsa Indonesia untuk merdeka adalah mengatasi kemiskinan dan kebodohan dengan meningkatkan Kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat.

PT IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) mulai efektif beroperasi di Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia sejak tahun 2015. Jadi dapat segera dikalkulasikan semua produk yang telah dihasilkan oleh PT. IMIP sehak tahun 2015 hingga 2025 minimal 10 kali total jumlah yang disebutkan di atas. Artinya, sejak akhir kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyo yang membukakan pintu masuknya PT. IMIP ke Indonesia, baru dapat dinikmati oleh rezim Joko Widodo selama dua periode kekuasaannya, hingga terbongkar pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang kini sangat diharap dapat menuntaskan berbagai kasus -- seperti PT. IMIP --  yang telah mencederai hati rakyat.

Informasi yang diperoleh Atlantika Institut Nusantara  juga menyebutkan PT. IMIP  di Morowali, Sulawesi Tengah memperoleh konsesi 30 tahun untuk 3000 hektar luas lahan yang dikuasainya itu hanya bisa diketahui telah membayar pajak pada tahun 2024 sebesar Rp 17 triliun. Namun bentuk perolehan lain yang patut didapatkan pemerintah, seperti royalti serta pendapatan dalam bentuk yang lain sungguh gelap, tidak satupun yang disebutkan.

Membayangkan hasil produksi PT. Indonesia Morowali Industrial Park ini tampak jelas bangsa Indonesia yang hidup di negeri kaya raya ini seperti hewan piaraan yang hidup kelaparan di dalam lumbung padi. Karena kejayaan negara hanya dikelona oleh penguasa dan pengusaha tertentu yang saling sandra dengan kasus dan perselingkuhan mereka masing-masing. Karena berbagai masalah dan kasus -- apalagi korupsi -- persis seperti permainan layang-layang yang ditarik-ulur hingga tak kunjung usai dan juga tidak membosankan untuk dibicarakan karena terus dilakukan oleh pelaku yang lain, seakan memberikan pembenaran pada ungkapan : mati satu akan tumbuh lagi seribu koruptor yang baru. 

Banten, 31 Desember 2025.