Bantuan Rakyat "Dimakan Korupsi" Kejari Wajo Harus Lebih Tegas.

MediaPertiwi,id-Wajo-SulSel-LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Wajo memberikan apresiasi kepada Kejari Wajo atas penetapan MKS sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan bantuan hibah pengembangan persuteraan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022. Abrar Matalioe, Bupati LIRA Wajo, menyatakan bahwa penetapan tersangka ini menunjukkan komitmen Kejari Wajo dalam menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi.
Bantuan hibah tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha persuteraan di Wajo. Namun, penyimpangan dalam pelaksanaannya sangat merugikan masyarakat dan daerah. LIRA Wajo berharap bahwa proses hukum ini dapat menjadi contoh bagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan anggaran negara.
Abrar Matalioe juga menekankan bahwa LIRA Wajo siap mengawal proses hukum kasus ini hingga berkekuatan hukum tetap. "Kami tidak ingin ada upaya-upaya untuk melemahkan proses hukum ," tegasnya. LIRA Wajo juga mendorong Kejari Wajo untuk terus mengembangkan penyelidikan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Dalam kesempatan tersebut, Abrar juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. "Pengelolaan anggaran negara harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga tidak ada ruang bagi korupsi dan penyimpangan," katanya.
LSM LIRA Wajo juga berharap bahwa kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan anggaran negara. "Kami berharap bahwa kasus ini dapat menjadi contoh bagi pihak-pihak lain untuk tidak melakukan penyimpangan dan korupsi," tegas Abrar.
Kejari Wajo sendiri telah menyatakan bahwa mereka akan terus mengembangkan penyelidikan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. "Kami akan terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengungkap kasus ini," kata Kejari Wajo.
LSM LIRA Wajo akan melakukan pengawalan untuk menuntut keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. "Kami akan terus mengawal proses hukum kasus ini dan menuntut keadilan bagi masyarakat Wajo," tegas Abrar.
Dengan demikian, LIRA Wajo berharap bahwa kasus ini dapat menjadi contoh bagi pihak-pihak lain untuk tidak melakukan penyimpangan dan korupsi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. (##).
Post a Comment