Reformasi Polri di Persimpangan Jalan: Antara Mengayomi Rakyat dan Melindungi Oligarki
Oleh : Muhammad Jafar
MediaPertiwi,id-Diskusi publik mengenai arah reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali mengemuka dalam sebuah dialog interaktif bertajuk "REFORMASI POLRI: PENGAYOM RAKYAT ATAU PELINDUNG OLIGARKI". Dialog tersebut menyoroti tantangan besarnya masalah yang harus dihadapi institusi Polri dalam memenuhi ekspektasi masyarakat sebagai pelindung dan pengayom yang sejati.
Acara yang disiarkan secara langsung itu menjadi wadah bagi berbagai pandangan kritis terhadap kinerja Polri. Salah satu isu utama yang dibahas adalah persepsi publik bahwa reformasi kultural di tubuh Polri masih berjalan di tempat dan belum menyentuh akar persoalan.
"Masyarakat masih menyoroti dan mengkritik tajamnya reformasi kultural di tubuh Polri. Lalu pertanyaan mendasar yang muncul adalah, apakah reformasi Polri sudah berada di jalur yang benar untuk menjadikan polisi sebagai abdi negara yang sepenuhnya dipercaya oleh rakyat," ujar seorang pembicara dalam diskusi tersebut.
Sorotan Terhadap Kekerasan dan pentingnya pengawasan menjadi bagian dari dialog yang memberi perhatian khusus pada maraknya kasus kekerasan yang melibatkan oknum aparat.
Para narasumber sepakat bahwa tindakan kekerasan tidak dapat ditoleransi dan setiap pelanggaran harus diproses melalui mekanisme hukum yang transparan dan adil. Penekanannya dalam konteks ini diberikan betapa pentingnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap tindakan yang dilakukan aparat kepolisian.
Di tengah tantangan yang menjadi masalah tersebut, perlunya pengawasan eksternal sebagai salah satu kunci utama.
Di era digital saat ini, publik memiliki kekuatan besar untuk menjadi pengawas kinerja aparat. "Media sosial kini telah menjadi 'mata' publik yang efektif. Hingga setiap tindakan oknum polisi dapat dengan mudah direkam dan disebarluaskan untuk menuntut adanya akuntabilitas yang lebih tinggi dari sebelumnya," papar salah satu analis dalam acara itu.
Untuk membangun kembali kepercayaan publik, pada akhirnya, para peserta dialog menyimpulkan bahwa muara dari reformasi Polri adalah upaya untuk memulihkan dan melakukan penguatan terhadap kepercayaan publik.
Dalam falsafah Jawa, "sopo salah seleh," yang berarti siapa yang bersalah harus menanggung konsekuensinya, jadi sangat relevan untuk diterapkan secara konsisten demi menegakkan keadilan dan meraih kembali simpati masyarakat.
Keberadaan Polri, menurut para narasumber, harus dirasakan sebagai bagian integral dari masyarakat yang harus dilayani, bukan sebagai institusi yang berjarak atau bahkan ditakuti. Dari forum diskusi ini juga dapat jadi pengingat bahwa perjalanan reformasi Polri masih panjang dan memerlukan komitmen serius dari semua pihak, baik internal maupun eksternal, untuk mewujudkan institusi kepolisian yang profesional dan dicintai oleh rakyat.
Jakarta, 14 Oktober 2025.
Post a Comment