PPK Jangan Jadi "Boneka Kontraktor" : Integritas Pengelola Proyek Dipertaruhkan

MEDIA PERTIWI October 12, 2025 0

Oleh:Andi Germawanto SE.(Ketua LSM LaSer. 

MediaPertiwi,id-Dalam setiap proyek pemerintah, posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah kunci utama dalam menjamin kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Namun, fenomena yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa sebagian "PPK seolah kehilangan kemandirian" dalam menjalankan tugasnya. Mereka tampak lebih patuh kepada keinginan kontraktor ketimbang menjalankan amanah aturan.

Fenomena ini menimbulkan kesan bahwa "PPK hanyalah pelengkap administrasi", bukan pengendali pekerjaan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam beberapa kasus di lapangan, keputusan teknis bahkan diambil berdasarkan permintaan pihak pelaksana proyek, bukan dari pertimbangan profesional atau kajian teknis instansi.

Jika pola ini terus dibiarkan, maka kredibilitas sistem pengadaan pemerintah akan rusak. Negara bisa mengalami kerugian akibat lemahnya fungsi pengawasan dari dalam. Kualitas pekerjaan menjadi tidak terjamin, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah akan menurun.

Padahal, secara hukum, PPK memiliki tanggung jawab besar. Ia wajib memastikan setiap tahapan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis, nilai kontrak, dan waktu pelaksanaan. Bila lalai atau membiarkan penyimpangan terjadi, PPK dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana karena dianggap melanggar prinsip efisiensi dan akuntabilitas keuangan negara.

Sudah saatnya pemerintah daerah melakukan pembenahan internal dan peningkatan integritas pejabat pengelola proyek. PPK harus diberikan ruang independen untuk menegakkan aturan tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk dari rekanan atau kontraktor.

Kritik ini bukan ditujukan kepada individu tertentu, melainkan untuk mendorong kesadaran bersama bahwa jabatan PPK bukan sekadar formalitas. Ia adalah garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan proyek pemerintah.

PPK yang berintegritas akan menolak tekanan dan memilih bekerja sesuai sumpah jabatan. Sebab pada akhirnya, bukan hanya kontrak yang dipertanggungjawabkan, tetapi juga nama baik dan tanggung jawab moral terhadap rakyat yang membayar dari pajaknya.

Sengkang 12 Oktober 2025.