LIRA Wajo Desak Uji Laboratorium Independen untuk Proyek Infrastruktur Jalan
MediaPertiwi,id-Makassar-SulSel-LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Wajo, meminta agar seluruh pekerjaan infrastruktur jalan, baik rabat beton maupun pengaspalan, dilakukan uji laboratorium oleh lembaga independen. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan mencegah potensi kerugian negara.
Bupati LIRA Wajo, Abrar Mattalioe, menegaskan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di beberapa kecamatan yang ada di daerah ini, menunjukkan indikasi penurunan kualitas fisik yang signifikan. Menurutnya, lemahnya pengawasan lapangan dan dugaan penggunaan material di bawah standar dapat berdampak langsung terhadap ketahanan jalan dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Kami melihat ada indikasi penurunan kualitas di beberapa titik proyek. Uji laboratorium independen perlu dilakukan agar hasil pekerjaan bisa terukur secara ilmiah dan objektif. Jika hasil uji membuktikan adanya penyimpangan spesifikasi, tentu hal ini bisa berpotensi menimbulkan kerugian negara,” ujar Abrar.
Abrar juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat pengawasan daerah agar tidak hanya fokus pada aspek administratif laporan keuangan, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan dengan melibatkan tenaga ahli teknis, terutama pada proyek yang menelan anggaran besar dari APBD maupun DAK.
“Kita berharap lembaga pengawasan seperti KPK, BPK, dan Inspektorat melakukan audit kualitas lapangan. Karena di lapangan, tidak sedikit pekerjaan jalan yang cepat rusak padahal baru beberapa bulan selesai,” tambahnya.
LIRA Wajo juga menyatakan siap berkoordinasi dengan lembaga teknis, termasuk lembaga sertifikasi material dan laboratorium uji beton dan aspal, untuk memastikan hasil pengawasan benar-benar transparan dan akuntabel.
Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan KPK yang sebelumnya menekankan pentingnya pencegahan korupsi sejak dini melalui pengawasan kualitas proyek infrastruktur, bukan hanya melalui laporan administratif.
“Kami mendukung arahan Wakil Ketua KPK Johannis Tanak, agar pengawasan dilakukan lebih menyeluruh. Karena mencegah penyimpangan kualitas sama pentingnya dengan mencegah penyimpangan anggaran, "tutup Abrar. (Tim) .
Post a Comment