DPRD Wajo Apresiasi Pemerintah Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Perbaiki Jembatan 45
MediaPertiwi,id-Wajo-Komisi III DPRD Kabupaten Wajo mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait perbaikan Jembatan Gantung 45 di wilayah Kecamatan Tempe.
Ketua Komisi III DPRD Wajo, A. Bayuni, menyampaikan bahwa persoalan Jembatan 45 sebelumnya telah dibahas dalam rapat monitoring bersama Dinas PUPR pada 25 September 2025, dan kini mulai mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Dinas PUPR atas respon cepat terhadap aspirasi masyarakat. Jembatan 45 ini memang menjadi prioritas karena kondisinya sudah tergolong rusak berat,” ujar A. Bayuni.
Anggota Komisi III DPRD Wajo, H. Sudirman Meru yang mendapat amanah dari pimpinan dan anggota komisi untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan, menjelaskan bahwa kondisi Jembatan 45 sudah mengalami kerusakan fatal. Selain papan lantai yang banyak berlubang dan rapuh, beberapa balok penopang utama jembatan juga diketahui telah patah.
“Jembatan ini sangat vital karena menjadi penghubung antara Desa Benteng Lompo, Kecamatan Sabbangparu dengan Kelurahan Salomenraleng dan Kelurahan Watanglipue, Kecamatan Tempe. Perbaikannya harus segera dilakukan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Sudirman Meru.
Sementara itu, Lurah Salomenraleng, Ahsan, S.Sos, mewakili masyarakat, menyampaikan rasa syukur atas langkah pemerintah yang mulai melakukan pengerjaan perbaikan jembatan tersebut.
“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Wajo dan DPRD yang telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Jembatan ini sangat penting bagi aktivitas warga kami. Semoga setelah Jembatan Empat Lima selesai, perbaikan Jembatan Gantung Lompo Tempe yang menghubungkan Kampung Bakke Alau dan Kelurahan Teddaopu juga bisa segera dilanjutkan,” ungkapnya.
Komisi III DPRD Wajo menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan OPD terkait agar seluruh aspirasi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dasar seperti jembatan, dapat ditangani dengan cepat dan tepat. (Hdw).
Post a Comment