Tiga Perusahaan Asal Soppeng Menang Tender Proyek Miliaran di Wajo, Di Mana Peran Pengusaha Lokal?
Mediapertiwi,id,Wajo-SulSel-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) telah melakukan proses tender terhadap beberapa paket pekerjaan kontruksi dengan jumlah pagu anggaran miliaran tahun 2025 ini.
Paket pekerjaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025
Dilansir dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Wajo, dalam pemenang tender yakni paket pekerjaan proyek pemeliharaan Kompleks Rujab Bupati Wajo yang terletak di Jalan Veteran dengan anggaran 3.745.857.500,00, di menangkan CV Mario. Pekerjaan Jalan Hotmix ruas Pantaoe-Allaporeng Kecamatan Penrang/Majauleng anggaran 3.182.000.000,00, dimenangkan CV Sampuraja Putra. Dan ruas Jalan Buriko BelawaE, Kecamatan Pitumpanua anggaran 4.850.000.000,00 dimenangkan CV Hasten. Serta Peningkatan Jalan Beton ruas Jalan Sawerigading Kecamatan Tempe dengan pagu anggaran 1.876.220.000,00, yang di kerjakan CV Irvhan.
Dari empat paket pekerjaan tersebut tiga perusahaan pemenang tender berasal dari Kabupaten Soppeng, yakni CV Mario beralamat Jalan LamumpatuE Nomor 177 Kabupaten Soppeng, serta CV Sampuraja Putra dengan Alamat Jalan Pahlawan Nomor 142 Kel. Pajalesang, Kecamatan Lilirilau Soppeng dan CV Hasten beralamat Jalan Andi Palompai Kel. Macanre Kabupaten Soppeng.
Masuknya tiga perusahaan asal Kabupaten Soppeng sebagai pemenang tender proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Wajo, dengan Pagu miliaran ini seharusnya menjadi refleksi penting bagi Pemkab Wajo. Keberhasilan perusahaan dari luar daerah menunjukkan bahwa sistem pengadaan memang terbuka dan kompetitif, tetapi di sisi lain, juga mengungkapkan lemahnya daya saing maupun pemberdayaan pengusaha lokal.
Fenomena ini patut dikritisi secara konstruktif. Mengapa perusahaan luar yang justru lebih mendominasi pengadaan di tanah Wajo? Apakah memang kualitas dan kesiapan perusahaan lokal tidak mampu bersaing? Ataukah ada yang salah dalam pola pembinaan, regulasi teknis, atau struktur kebijakan pengadaan yang terlalu formalistik tanpa mempertimbangkan asas keberpihakan terhadap ekonomi daerah?
Praktik-praktik menyimpang dalam pengelolaan proyek pemerintah di Kabupaten Wajo ini, kembali menjadi sorotan tajam masyarakat dan menjadi isu yang menarik untuk diangkat ke publik, Dugaan kuat mengemuka bahwa sejumlah proyek fisik dan pengadaan barang/jasa tidak lagi murni untuk kepentingan rakyat, melainkan dijadikan ajang “balas budi” politik dan alat bayar utang kepada para tim sukses (timses) serta pemodal besar (toke) yang mendukung kepala daerah saat kontestasi Pilkada lalu.
Untuk itu berbagai elemen pun berharap agar pengawasan proses pekerjaan proyek ini dapat berjalan sesuai keinginan masyarakat luas tanpa adanya kecurangan.
Tidak menyoal legalitas kemenangan perusahaan asal Soppeng di Wajo. Mereka berhak ikut serta, selama sesuai aturan. Namun sebagai daerah, Wajo juga punya tanggung jawab moral dan kebijakan untuk membesarkan anak kandungnya sendiri, yakni para pelaku usaha lokal yang selama ini berjuang di tengah keterbatasan.
Pemkab Wajo tidak boleh hanya puas dengan seremonial dan angka serapan anggaran. Yang jauh lebih penting adalah siapa yang menikmati dampak ekonomi dari proyek-proyek itu. Mari wujudkan pengadaan barang dan jasa yang bukan hanya transparan, tetapi juga berkeadilan dan berpihak pada rakyat Wajo sendiri.
Abrar Mattalioe, Ketua Perserikatan Journalist Indonesia (PERJOSI) Kabupaten Wajo mengatakan, dalam proses pelaksanaan lelang proyek, sangat diketahui semuanya sudah ada aturan ataupun prosedur yang ditetapkan.
Sehingga, kata dia, janganlah semua aturan ataupun prosedur itu, untuk berani-berani melanggarnya.
“Karena apabila dilanggar, maka pasti akan ada sangsi tegas, atau kapan perlu permasalahannya bisa dibawa ke ranah hukum untuk diproses lebih lanjut, "terangnya.
Begitu pula terhadap sejumlah pengerjaan proyek lainnya di tahun 2025 ini, kata dia, hendaknya pihak Pemkab Wajo harus betul-betul bersikap tegas terhadap para rekanan yang dianggap telah menyalahi aturan, termasuk apabila dalam pengerjaan proyek yang diketahui asal-asalan.
Dilain sisi kata Abrar, Pemkab Wajo diharapkan dapat merespon tuntutan masyarakat dengan serius. Langkah-langkah seperti pemeriksaan, klarifikasi, dan penindakan tegas terhadap kontraktor yang nakal, serta peningkatan transparansi dan pengawasan, akan menunjukkan komitmen Pemkab Wajo dalam membangun daerah yang bersih dan transparan. (Tim).
Post a Comment