Telegram Panglima TNI Untuk Keamanan Aparat Kejaksaaan Menegakkan Hukum Pasti Akan Didukung Oleh Masyarakat
Oleh:Jacob Ereste
Mediapertiwi,id-Penerbitan telegram untuk pengamanan yang terkesan spesial dan khusus bagi Kejaksaan di seluruh Indonesia oleh Panglima TNI sungguh menarik perhatian banyak pihak sambil menduga-duga ada gerangan dibalik instruksi itu, sehingga pihak TNI merasa perlu untuk memberi pengamanan khusus dan spesial, seakan ada ancaman yang sangat serius untuk semua aktivitas serta fungsi dari Kejaksaan dalam menunaikan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum di Indonesia.
Keruan saja banyak pihak yang menoleh pada kejadian beberapa waktu sebelumnya, ketika terjadi pengepungan kantor Kejaksaan Agung di Jakarta yang tak sempat terkuak hingga meninggalkan pertanyaan yang kembali menggoda sampai sekarang. Sisa ingatan pada bulan Mei 2024 silam itu, pengepungan kantor Kejaksaaan Agung itu dahulu terjadi saat Jampidsus Kejaksaan Agung sedang gencar menyidik kasus korupsi timah yang menggerus kerugian negara hingga Rp 300 triliun yang masih belum tuntas sampai sekarang, sehingga salah satu aktor yang paling berperan dalam korupsi timah itu meninggal saat sedang menjalani awal penahanan dirinya yang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit Cibinong beberapa waktu lalu.
Lantas adakah hubungannya dengan kasus korupsi timah tersebut. Atau ada kaitannya dengan kasus lain yang didalami oleh pihak Kejaksaan, apalagi kemudian seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi dan mungkin juga jajaran Kejaksaan Negeri di daerah harus meningkatkan kewaspadaan yang ekstra ketat ?
Padahal, sejumlah kasus korupsi yang terbilang besar cukup banyak, mulai dari perusahaan perkebunan sawit hingga BBM oplosan yang sangat merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia, sungguh tidak terbilang besarannya, nyaris Rp 1.000 triliun karena terjadi sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Tapi juga, mafia korupsi terkait Crude Palm Oil yang sempat menjadi obyek penghambat dalam proses kerja Kejaksaan Agung yang kini telah menangkap sejumlah tersangka mulai dari pemberi uang suap terhadap hakim hingga para buzzer, menambah ingatan liar jauh menerawang dengan beragam dugaan yang sangat mungkin jadi semakin menimbulkan kesalahan.
Karena akan lebih bijak manakala pemerintah -- khususnya Panglima TNI -- memberi penjelasan agar tidak menimbulkan spekulasi serta beragamnya tafsir liar, setidaknya rakyat Indonesia dapat ikut menjaga suasana yang kondusif, bila perlu ikut memberi dukungan usaha pengamanan yang patut dilakukan sebagai bentuk dari peran serta dan kepedulian rakyat terhadap usaha dan upaya yang sedang dilakukan demi dan untuk kenyamanan dan ketenteraman bersama. Sehingga program yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat dalam arti luas dapat diwujudkan oleh pemerintah.
Tangerang, 13 Mei 2025.
Post a Comment