Revolusi Bisa Memaksa Dilakukan Rakyat Jika Presiden Terpilih Tidak Mau Melakukan Dekrit
Oleh:Jacob Ereste
Mediapertiwi,id-Ziarah bersama Forum Negarawan untuk meneguhkan hati dalam berjuang bagi bangsa dan negara Indonesia serta refleksi dan perenungan, berlangsung di Komplek Pemakaman Tanah Kusir khusus Proklamator Bung Hatta, Jl. Bintaro Raya No. 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu 11 Oktober 2023 dalam suasana hidmat.
Sosok Bung Hatta sebagai pemimpin bangsa sungguh patut diteladani mulai dari sikap kesederhanaan dirinya hingga kepemimpinan yang tercermin dalam keteguhan berjuang untuk kesejahteraan rakyat.
Putri sulung Bung Hatta, Prof. Dr. Meutia Hatta berkenan hadir mewakili keluarga sekaligus sang suami, Prof. Dr. Ki.
Sri-Edi Swasono selaku salah satu Presidium Forum Negarawan yang berhalangan hadir karena sedang terganggu kesehatannya.
Meutia Hatta juga menyampaikan pesan khusus itu dalam kata sambutannya yang sangat mengapresiasi keberadaan Forum Negarawan. Dia mengakui bahwa Indonesia sedang mengharapkan tampilnya para pemimpin bangsa yang berwawasan luas tentang negara dan memiliki komitmen untuk bangsa,
Sebagai anggota keluarga. Meutia Hatta mewakili juga sang Suami, Prof. Sri-Edi Swasono selaku Presidium Forum Negarawan yang tidak dapat hadir pada acara ini, karena sedang sakit. Selain itu Meutia Hatta berhadap pada Forum Negarawan bisa terus berpikir untuk kemajuan bangsa. Meski harus berkorban untuk rakyat. Karena Forum Negarawan harus melahirkan negarawan pada tahun politik sekarang ini, agar Pemilu tidak cuma menghasilkan pejabat yang cuma mementingkan jabatannya semata.
Meutia Hatta juga berkisah, tentang Bung Hatta yang memang tidak ingin dimakamkan di Makam Pahlawan, maka itu beliau dimakamkan di Tanah Kusir ini bersama Ibu, Rahmi Hatta.
Meutia Hatta juga berkisah tentang perbedaan usia Ibunya dengan sang Ayah yang terpaut 24 tahun itu. Juga tentang peran Bung Karno dalam perjodohan kedua orang tuanya. Meski begitu, toh Rahmi Hatta mampu mengimbangi sikap idealisme sang Proklamator yang tercatat berani menanggalkan jabatan Wakil Presiden yang menjadi bagian dari sejarah bangsa dan negara Indonesia.
Jadi pemimpin yang harus dipilih pada Pemilu 2024 iadalah sosok seperti Sultan yang menempatkan
tahta untuk rakyat, karena hakekat dari Tahta Untuk Rakyat itu sama dengan kesejahteraan bagi rakyat seperti yang dicita-citakan Bung Hatta, tantas Meutia Hatta.
Ir. Sayuti Asyathri, menilai acara Forum Negarawan untuk menjumpai Bung Hatta secara batin, bukan secara fisik untuk memperoleh safaat serta segenap energi untuk konsisten berjuang demi bangsa dan negara Indonesia.
Ketiadaan tokoh sekaliber Bung Hatta dan Soekarno telah membuat Indonesia mengalami krisis yang sangat mengkhawatirkan.
Jadi, be life itulah kekuatan sebagai kekuatan untuk mengembalikan kedaularan dan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah tergadai, ujar Ustad Sayuti Asyathri menutup tausiah singkatnya agar dapat direnungkan bagi segenap anggota Forum Negarawan, tandas mantan Ketua Dewan Mahasiswa UI, 1977 ini.
Komjen Dgarma Pongrekun merasa cukup mengutip petuah Meutia Hatta bahwa masslah utama bangsa Indonedua hari ini bukan cuma sekedar memimpin, tapi juga harus berjuang untuk rakyat. Jadi jangan cuma ingin kekuasaan belaka, seperti yang terjadi di negeri kita sekarang.
Karena itu jelas bangsa Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang berjiwa negarawan, berjiwa nasionalis sejati, tandasnya.
Sementara itu, Jendral Purn. Ki. Tyasno Sudarto melihat acara Forum Negarawsn ini sangat penting. Karena kemerdekaan bangsa yang
mendahului kemerdekaan negara Indonesia. Negara Indonesia baru lahir sehari kemudian, pada 18 Agustus 1945 setelah adanya UUD 1945.
Jadi sistem dan kepemimpinan di Indonesia harus dibenahi terlebih dahulu. Apalagi setelah diamandemen berkali-kali pada tahun 2002. Akibatnya, hasil amandemen UUD 1945 itu jadi bertentangan juga dengan Pancasila. "Inilah awal dari kebohongan rezim yang berlangsung dari hari ke hari sampai sekarang", kata Ki. Tyasno Sudarto.
Karena semuanya -- sejak anandemen yang ilegal itu -- Presisen, DPR RI hingga Presiden dan Wakil Presiden menjadi ilegal. Tapi realitasnya, pemerintah tidak mekakukan perbaikan atas kesalahan yang membuat semua itu menjadi ilegal.
Dekrit Presiden yang bisa dikakukan jelas kurabg strategis dilakukan karena bisa memperpanjang jabatan Presiden minimal 2 tahun. Tapi banyak juga orang yang beranggapan terhadap dekrit itu memperpanjang masa penderitaan rakyat. Maka itu dekrit akan bagus dikakujan setelah Presiden Indonesia terpilih dari hasil Pemiku tahun 2024.
Jadi dekrit itu harus menjadi program pertama yang dikakukan oleh Presiden terpilih dari Pemilu tahun 2024, jika tidak maka Calon Presiden tersebut tidak layak dipilih.
Jika dekrit Presiden pada masa awal terpilihnya Presiden Indonesia hasil Pemilu tahun 2024 tidak juga hendak dilakukan, maka revolusi terpaksa harus dikakukan bersama rakyat, tandas Tyasno Sudarto mengakhiri tausiahnya.
Tanah Kusir, 11 Oktober 2024.
Post a Comment